PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
Keywords:
Article 21 Income Tax, Permanent Employees, Tax CalculationAbstract
Department of Community Empowerment, Village, Citizenship and Civil Registration of Central Java Province acts as a government agency which have responsibility to calculate, deposit, and reporting Article 21 Income Tax for its permanent employees. The purpose of this Final Project is to find out suitability of the calculation, deposit, and reporting of Article 21 Income Tax for permanent employees of the Department of Community Empowerment, Village, Citizenship and Civil Registration of Central Java in accordance with Taxation Law Number 36 of the year 2008 which has been harmonized concerning Income Tax and Regulation of the General Director of Taxation Number PER-16/PJ/2016. The preparation of this Final Project uses data collection methods namely, literature study, interviews, and documentation. The writing of this Final Project uses descriptive and exposition methods. The result of the discussion in doing this Final Project is that Department of Community Empowerment, Village, Citizenship and Civil Registration of Central Java Province has carried out the obligation to calculate, deposit, and report Article 21 Income Tax, but it has not been fully compliant. After recalculate the tax payable, it was found overpaid calculation of Article 21 Income Tax (PPh) Rp 16.443.550.
References
Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru 2019. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2008 tentang Pengembangan Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Suharatina. (2018). Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi: Terampil Berbahasa Melalui Pembelajaran Berbasis Teks. Makassar: Aksara Timur.
Sujarweni, W. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
Syafrida, H. S. (2021). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: KBM Indonesia.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 RETNO WINARTI HANDAYANI, HUDZAIFAH AHNAF , KUSMAYADI, RUDI HANDOYONO, LILIS MARDIANA ANUGRAHWATI

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
